PENGADAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN & PERMUKIMAN

Perkembangan suatu wilayah bergatung pada Original Development policy – kebijakan pembangunan perumahan Kebutuhan akan perumahan, ditinjau dari 2 aspek pendekatan : - Pendekatan dengan ukuran yang jelas akan kebutuhan rumah - Pendekatan secara normatif / tidak terukur – bagaimana sumberdaya dapat dibagi secara merata. Permukiman dalam suatu wilayah dapat berkembang akibat adanya konsentrasi wilayah pada suatu aktifitas tertentu. Pembangunan perumahan dan pemukiman memiliki keterkaitan yang luas dg sektor pembangunan lain dalam pengembangan wilayah.

Diperlukan kebijakan & strategi penyelenggaraan perumkim, terdiri dari 3 struktur pokok yaitu kelembagaan; pemenuhan kebutuhan perumahan dan pencapaian kualitas perumahan Kebijakan dilakukan dengan melembagakan sistem penyelenggaraan perumkim yg melibatkan masyarakat sbg pelaku utama didukung secara efektif oleh sistem wilayah dan sistem pusat. Strategi dilakukan dg cara : - menyusun peraturan & perundangan dlm penyelanggaraan perumkim - pemantapan kelembagaan perumkim yg handal dan responsif (Pemerintah,Badan Usaha, Masyarakat)

Penerapan kebijakan & strategi dilakukan dengan 5 cara : a. memberikan perumahan yg layak dan terjangkau, terutama bagi masyarakat miskin berpenghasilan rendah dalam kurun waktu tertentu. b.peningkatan kemampuan masyarakat dalam pengembangan perum. Swadaya.- berbasis pemberdayaan masyarakat c.penyediaan berbagai jenis dan mekanisme subsidi perumahan d.Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat miskin e.Mewujudkan perumkim yang sehat, aman, harmonis serta berkelanjutan guna pengembanganjati diri, kemandirian dan produktifitas masyarakat.

Mewujudkan permukiman yg sehat, aman, harmonis, berkelanjutan dilakukan dengan : 1.peningkatan kualitas lingkungan permukiman 2. Penyediaan sarana dan prasarana dasar permukiman 3. Pengembangan tata lingkungan permukiman

PROSES MEMBANGUN RUMAH Proses Pengadaan Perumahan dan Permukiman Menurut Johan Silas (1993) dalam Housing Beyond Home, menyatakan bahwa Ditinjau dari proses pengadaan perumahan dan pola menggalang sumber daya, pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam tiga bentuk dasar yaitu; Tradisional, Modern dan Oleh masyarakat. K NS HT Modern K S N HT Tradisional K SN TH Oleh Masyarakat

POLA PENGADAAN PERUMAHAN TERKAIT DENGAN SUMBERDAYA DIKELOMPOKAN TIGA BENTUK DASAR POLA TRADISIONAL POLA MODERN POLA OLEH MASYARAKAT POLA TRADISIONAL TERJADI PROSES POLA SIKLUS HARMONIS MENERUS DAN SELALU DIPENGARUHI OLEH NORMA DAN SETELAH ADA KEPUTUSAN MAKA DIGALANG SUMBERDAYA DAN DILANJUTKAN DENGAN TINDAKAN YANG KEMUDIAN AKAN MEMBERIKAN HASIL K S T H N

POLA MODERN KEPUTUSAN YANG DIPENGARUHI OLEH SUMBERDAYA DAN SELANJUTNYA DIRUJUK OLEH SUATU NORMA DAN DILANJUTKAN OLEH SEBUAH TINDAKAN DAN MENDAPATKAN HASIL DAN KECENDERUNGAN NORMA TERSEBUT DIBENTUK SECARA EKSOGIN K S T N H POLA OLEH MASYARAKAT KOMBINASI DINAMIS DARI POLA TRADISIONAL DAN POLA MODERN SERTA SELALU TANGGAP TERHADAP PELUANG DAN KESEMPATA YANG ADA K S T N H

KEBIJAKAN BANTUAN PERUMAHAN KEBIJAKAN UMUM PERUMAHAN RAKYAT & KREDIT BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH (MBR) RUMAH MILIK - Formal - Swadaya RUSUNAWA Tak Pulih Biaya RUMAH MILIK - Swadaya RUMAH SEWA PEMBERDAYAAN EKONOMI (I) I < KELOMPOK SASARAN (Rp / bulan) (III) I < (II) I< JENIS PENYEDIAAN Insentif Fiskal Fasilitasi perbaikan/ pembangunan rumah secara swadaya Peningkatan Kualitas Lingkungan Fasilitasi dan Stimulasi RUSUNAWA Sertifikasi Tanah dan IMB Insentif Fiskal Subsidi Bantuan Uang Muka Subsidi Selisih Bunga Kredit Mikro Perumahan Swadaya Penjaminan Kredit Mikro Perumahan Asuransi KPR/KPRS Pemberdayaan Masyarakat Bantuan Stimulan bagi pembangunan/ perbaikan rumah Peningkatan Kualitas Lingkungan Sertifikasi Tanah dan IMB Insentif Fiskal Pemberdayaan Masyarakat Kredit Mikro Perumahan Swadaya Subsidi Kredit Mikro Perumahan Penjaminan Kredit Mikro Perumahan Swadaya TIDAK TERKAIT KREDIT TERKAIT KREDIT RUMAH MILIK - Formal - Swadaya RUSUNAWA RUSUNAMI Pulih Biaya Subsidi Bantuan Uang Muka Subsidi Selisih Bunga Kredit Mikro Perumahan Swadaya Asuransi KPR/KPRS